JAKARTA – Dampak ekonomi dan pengembangan
kawasan timur Indonesia menjadi alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memutuskan plan of development (POD) Blok Masela dibangun di darat
atau onshore. Keputusan itu disampaikan Presiden kemarin (23/3) di ruang
tunggu Bandara Supadio Pontianak, di sela kunjungannya ke Kalimantan
Barat. Diharapkan, masyarakat sekitar Blok Masela bisa mendapatkan
manfaat dari proyek tersebut.
Menurut Jokowi, keputusan itu
diambil setelah melalui pertimbangan panjang. Dia sudah mendapatkan
banyak masukan dan gambaran dari berbagai pihak mengenai proyek
tersebut. ’’Ini sebuah proyek jangka panjang, tidak setahun dua tahun,
tidak hanya 10 -15 tahun. Proyek yang sangat panjang yang menyangkut
ratusan triliun rupiah,’’ ujar Jokowi dalam keterangan resmi yang
diterima Jawa Pos (induk Malut Post)
Jokowi menginginkan blok masela
membawa dampak langsung secara ekonomi, baik bagi daerah maupun nasional
secara umum. Setidaknya, masyarakat di kawasan Maluku Barat Daya bisa
tumbuh ekonominya dengan keberadaan proyek Masela. Di samping itu, Blok
Masela harus bisa mendorong pembangunan di wilayah regional, khususnya
kawasan Indonesia Timur, termasuk Maluku Utara (Malut).
’’Oleh
sebab itu, dari kalkulasi, perhitungan, dan pertimbangan-pertimbangan
yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,’’ lanjut mantan
Gubernur DKI Jakarta itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sudirman Said menyatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada kedua calon
investor, yakni Inpex Corporation dan Shell untuk mengkaji ulang
seluruh usulan. Sebab, akan ada penataan ulang paska keputusan presiden.
Lagipula, keputusan soal investasi nantinya baru akan dilakukan pada
2018
’’Kemungkinan, karena memang harus diulang kajiannya, akan
ada penundaan sedikit,’’ lanjutnya. Meski tidak menjelaskan penundaan
yang dimaksud, sangat mungkin penundaan itu berkaitan dengan pengajuan
investasi. Sebab, seluruh kajian harus diulang mengingat para investor
sebelumnya menyiapkan skema off shore.
Nantinya, lanjut Sudirman,
SKK Migas akan membicarakan lebih detail agar penundaanya tidak sampai
terlalu panjang. Poin utamanya adalah proyek tersebut harus memberi
manfaat kepada masyarakat dalam pembangunan di tingkat regional maupun
terhadap ekonomi nasional.
Pemerintah akan tetap bekerja sama
dengan Inpex dan Shell yang sudah terlibat sejak 16 tahun silam. Karena
itu, keduanya akan diberi kesempatan untuk mengkaji ulang. ’’ Mereka
sudah keluarkan biaya untuk eksplorasi,’’ tuturnya.
Dikonfirmasi,
Inpex Corporation selaku belum bisa memberikan sikap terang atas
keputusan presiden itu. Kemarin, Manager Communication and Relation
Inpex Usman Slamet mengatakan masih menunggu keputusan resmi dari
Kementerian ESDM. ’’Kami hormati konferensi pers beliau. Tapi, kami
masih menunggu keputusan resmi kepada kami,’’ ujarnya pada koran ini.
Lebih
lanjut dia menjelaskan, konferensi pers bukanlah proses resmi dari
penentuan pengembangan Lapangan Abadi. Maksud Usman, pihaknya menunggu
protokol resmi untuk memberi tahu bahwa pola onshore telah di pilih.
’’Kami juga baru tahu dari wartawan. Secara resmi pasti akan disampaikan
kepada Inpex dan Shell,’’ jelasnya.
Usman mengatakan, tahapan
setelah ini adalah pengembalian usulan POD-1 yang telah disampaikan
sebelumnya. Namun, dia belum bisa menjelaskan dengan detil apakah
pihaknya bersama Shell langsung melakukan revisi atau tidak. ’’Untuk
proses selanjutnya, kita tunggu saja sampai menerima keputusan resmi
pemerintah,’’ ungkap penggemar mobil tua Volkswagen itu.
General
Manager External Relations Shell Indonesia Haviez Gautama juga
menyampaikan sikap yang sama. Dia belum bisa berkomentar karena masih
menunggu keputusan resmi revisi POD yang diajukan bersama Inpex. Shell
tidak mempermasalahkan siapa yang akan menyampaikan laporan resmi. Yang
penting, dari badan berwenang.
’’Kalau nggak salah, Pak Sudirman
(Sudirman Said, Red) sudah mengatakan akan menyampaikan keputusannya
kepada joint venture secara resmi. Setelah diterima, baru kami
memberikan tanggapan,’’ ungkapnya. Pernyataan itu sekaligus menjawab
soal pertanyaan komitmen investasi setelah ini. Semuanya akan jelas
ketika surat resmi datang ke meja Shell.
Dirjen Migas Kementerian
ESDM Wiratmaja Puja menambahkan, langkah selanjutnya setelah presiden
menentukan POD adalah proses revisi. Investor harus mengubah rencana
pengembangan melalui darat. ’’Usulan hasil revisi akan dievaluasi secara
detail di Kementrian ESDM. Selanjutnya, disetujui Menteri ESDM,’’
tuturnya.
Soal mundur atau tidaknya proyek tersebut, Wirat tidak
menjelaskan dengan detil. Menurutnya, soal timeline proyek akan dibahas
secara rinci lagi. Dia yakin, sinergi dengan pemerintah daerah bisa
membantu menjaga target onstream sesuai jadwal. Yakni, pada 2024.
’’Semoga tidak delay. Kita juga segara membahas kesiapan KKKS bersama SKK Migas. Nanti hasilnya akan disampaikan,’’ terangnya.
Kepala
SKK Migas Amien Sunaryadi sudah siap untuk menerangkan pilihan presiden
kepada Inpex Corporation dan Shell Indonesia. Langkah itu dilakukan
untuk memastikan bahwa kedua investor asing itu segera melakukan revisi
POD. ’’Kami akan meminta Inpex melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk menyusun revisi POD baru berdasar skema darat,’’ terangnya.
Sebelumnya,
Amien sempat mengatakan kalau skema onshore bisa membuat timeline Blok
Masela berantakan. Termasuk, final investment decision (FID) dari 2018
menjadi 2020. Dampak selanjutnya, onstream atau masa produksi Lapangan
Abadi juga mundur menjadi 2026 dari rencana awal 2024.
Sementara,
Rizal Ramli selaku pihak yang paling getol menyampaikan usulan skema
darat terlihat puas dengan keputusan presiden. Dia lantas menyanjung
Presiden Jokowi karena telah menjalankan amanah konstitusi yang
sebenar-benarnya. ’’Keputusan itu membuat sumber daya alam digunakan
sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,’’ katanya melalui pesan
singkat.
Melalui keputusan itu, kegaduhan yang muncul antara kubu
pro onshore dan offshore harusnya benar-benar berakhir. Seperti
diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman, SKK Migas, dan calon
investor adalah pendukung mekanisme sistem floating LNG. Sedangkan Rizal
Ramli, kukuh mengatakan pola onshore lebih memberikan keuntungan.
Gara-gara
saling lempat pernyataan lewat media, Presiden Jokowi sempat geram
kepada mereka. Presiden lantas mengultimatum agar para menteri tidak
membuat gaduh soal itu dan fokus bekerja. Sejak beberapa bulan lalu,
hiruk pikuk penentuan POD masuk ke meja Jokowi dan presiden mengumpulkan
banyak masukan.
Direktur Indonesian Resources Studies (Iress)
Marwan Batubara saat dihubungi mengatakan, meski keputusan itu terlambat
tetapi presiden sudah memilih yang terbaik. Dia menyebut dari sosial
ekonomi maupun multiplier effect terhadap pengembangan daerah memang
lebih terasa onshore.
’’Offshore bukan sekadar kurang bagus, tapi
ada dugaan moral hazard. Dalam artian, biaya onshore digelembungkan,
dan offshore dikempiskan,’’ jelasnya. Padahal, presiden tinggal merujuk
pada proyek-proyek serupa yang ada di dunia. Selama ini, dia menyebut
cara onshore memang lebih baik.
Soal kabar proses yang tertunda
karena menjadi onshore, Marwan menyebut tidak perlu dipikirkan. Sebab,
bagaimanapun Blok Masela tidak bisa dimulai dengan segera. Alasannya,
kontrak Blok Masela oleh investor akan habis pada 2028. PP 35/2004
tentang kegiatan usaha hulu migas sudah mengatur kalau pengajuan
perpanjangan paling cepat 10 tahun sebelum kontrak habis.
’’Kalau
mau mengajukan sekarang nggak bisa. Jadi, nggak ada urusan tertunda
atau tidak,’’ katanya. Itulah kenapa, dia menyebut apapun yang terjadi
proyek itu akan berjalan dengan maksimal pada 2018. Ketika pengajuan
perpanjangan izin dilakukan investor dua tahun lagi. (JPG/fai)
http://portal.malutpost.co.id/en/welcome/item/14336-demi-kawasan-maluku-presiden-putuskan-blok-masela-dibangun-di-darat
Tidak ada komentar:
Write komentar